KMHDI Lantang Suarakan Suap 16,5 T: Marwah Bangsa Dipertaruhkan, Usut Tuntas

Jakarta, GEMAPOS.ID – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, untuk mengungkap identitas pihak yang berupaya menyuap Presiden Prabowo Subianto. KMHDI juga meminta kasus ini dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini dinilai krusial untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Desakan ini muncul setelah Prabowo Subianto disebut menolak suap dengan nilai fantastis, mencapai Rp16,5 triliun. Sikap tegas Prabowo ini mendapat apresiasi dari KMHDI.

KMHDI Apresiasi Sikap Prabowo dan Desak Pengungkapan Pelaku Suap

Apresiasi KMHDI terhadap Penolakan Suap

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, mengapresiasi keputusan Prabowo yang menolak suap tersebut. Menurutnya, hal ini membuktikan komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Desakan Pengungkapan Identitas Pemberi Suap

Namun, KMHDI menekankan bahwa penolakan saja tidak cukup. Identitas pihak yang berupaya menyuap harus diungkap agar penegakan hukum berjalan transparan.

Alasan Pentingnya Pengungkapan

Wayan Darmawan mengutip Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa penyuapan adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, identitas pemberi suap harus diungkap.

Menurut Darmawan, adanya oknum yang berani menghubungi langsung Presiden dengan niat menyuap adalah masalah serius. Hal ini dianggap merendahkan martabat Presiden dan bangsa Indonesia.

Darmawan juga mengatakan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak diungkap. Ia khawatir korupsi hanya akan dianggap sebagai “gimmick” oleh para pelaku korupsi.

Pernyataan Wayan Darmawan:

“Upaya penyuapan ini bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan marwah bangsa, ada oknum yang berani menelpon dan berniat menyuap Presiden merupakan penghinaan atas marwah bangsa. Harus di usut tuntas dan ungkap ke publik,”

Wayan Darmawan menambahkan,

“Kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak di ungkap dan ditangkap pelakunya, bahkan mungkin korupsi hanya akan dianggap gimmick oleh para koruptor,”

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa-HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Sabtu (18/10/2025), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ditelepon oleh seseorang yang berniat menyuapnya. Namun, Prabowo menolak tawaran tersebut.